Berita hari ini membuat saya tercengang. Bagaimana tidak, berita tersebut menceritakan seorang ibu muda yang sedang hamil 7 bulan (sebut saja Anggrek) hendak menjual ginjalnya demi melunasi utang kepada rentenir yang mencapai Rp1 miliar. Awalnya, Ibu Anggrek meminjam uang untuk modal usaha minyak goreng yang baru dirintisnya untuk pertama kali. Sayangnya, usaha tersebut tidak berjalan lancar karena ketidakmampuan Ibu Anggrek dalam mengelola usahanya. Parahnya lagi, utang bunga yang berlipat-lipat membuat keuangan Ibu Anggrek semakin terpuruk.

Kisah Ibu Anggrek ini bukan sekali dua kali terjadi. Masih banyak di luar sana orang-orang yang harus banting tulang demi terbebas dari belenggu para rentenir. Rasa penasaran pun mendorong saya untuk mencari tahu, mengapa para rentenir ini masih menjadi opsi bagi masyarakat untuk mendapatkan modal usahanya. Padahal, sudah banyak cerita tentang kejamnya belenggu para rentenir tersebut. Bukankah sudah banyak Lembaga pembiayaan formal yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tentunya lebih aman? Belum lagi adanya program-program yang diluncurkan pemerintah dalam membantu permodalan usaha masyarakat.

Permodalan : Momok bagi para Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil seperti UMKM memiliki kondisi permodalan yang cukup rentan terhadap persaingan usaha yang semakin ketat dan ancaman tak terduga seperti pandemi Covid-19. UMKM harus menjaga ketersediaan modalnya agar dapat terus bertahan dan mengembangkan usahanya. Sayangnya, banyak UMKM yang masih terkendala permasalahan sumber permodalan. Sebagai contoh banyaknya UMKM yang belum terjamah oleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan formal khususnya perbankan. Padahal, sektor UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia dengan menyumbang sekitar 61% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Tak jarang pelaku UMKM terpaksa harus meminjam modal kepada rentenir atau pinjaman online (pinjol) illegal yang justru memperparah kondisi keuangan debiturnya layaknya kasus yang dialami oleh Ibu Anggrek.

Solusi Pemerintah dalam Menyokong Permodalan UMKM

Peran pemerintah dalam mengatasi kesulitan modal bagi UMKM sangatlah penting. Jangan sampai rentenir ikut berperan dalam permodalan para UMKM ini. Agar UMKM bisa memperoleh pembiayaan dari Lembaga pembiayaan formal, pemerintah diharapkan mampu menjadi penengah antara kreditur dan debitur UMKM sehingga penyaluran pembiayaan dapat berjalan sesuai keinginan masing-masing pihak. Faktanya, pemerintah sudah meluncurkan program untuk membantu permasalahan tersebut salah satunya dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk saat ini program tersebut disalurkan melalui perbankan sehingga UMKM yang belum dapat mengakses pembiayaan perbankan tidak dapat menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut. Namun, UMKM tak perlu berkecil hati, karena pemerintah telah memberikan fasilitas pembiayaan untuk debitur yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan pembiayaan dari perbankan, yakni dengan meluncurkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikoordinasikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) dan disalurkan melalui lembaga penyalur yang ditunjuk.

Apa itu Pembiayaan UMi?

Berdasarkan PMK No 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, pembiayaan ultra mikro (UMi) merupakan program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun syariah. Pembiayaan ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah. Jumlah pembiayaan yang diberikan maksimal sebesar Rp 20 juta per individu baik dengan agunan untuk debitur individu maupun tanpa agunan untuk debitur kelompok (mekanisme tanggung renteng). Jadi, bagi pelaku usaha yang tidak memiliki agunan, dapat terfasilitasi dengan pembiayaan UMi melalui mekanisme kelompok (tanggung renteng).

Sebelumnya, pemerintah juga telah memberikan fasilitas KUR. Lalu, apa bedanya dengan pembiayaan UMi ini? Perbedaan antara fasilitas KUR dan pembiayaan UMi salah satunya dari sisi lembaga penyalur. Fasilitas KUR disalurkan melalui perbankan, sedangkan fasilitas pembiayaan UMi disalurkan melalui LKBB. Dari segi plafon, KUR memberikan plafon lebih besar yakni maksimal Rp25 juta untuk usaha mikro dan Rp 500 juta untuk ritel dengan tenor pinjaman jangka Panjang (>1 tahun). Sedangkan pembiayaan UMi memberikan plafon maksimal Rp20 juta per individu dengan tenor jangka pendek.

Dengan adanya program pembiayaan UMi, kesempatan para UMKM khususnya usaha mikro untuk memperoleh modal usaha menjadi lebih mudah. Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) per 6 Juli 2021, pembiayaan UMi mampu membantu pembiayaan ultra mikro kepada setidaknya 4,5 juta debitur yang menjangkau 469 dari 514 kabupaten/kota di 34 provinsi Indonesia, dengan total pembiayaan 14,78 T. Bayangkan bila program ini tidak diberikan, maka setidaknya ada 4,5 juta debitur yang terancam kesulitan mempertahankan usahanya dan berisiko menjadi sasaran para rentenir atau pinjol illegal seperti kasus yang dialami oleh Ibu Anggrek.

Selain mendapatkan bantuan pembiayaan, para debitur UMi juga mendapatkan pendampingan dari lembaga penyalur seperti pemberian motivasi, konsultasi terkait usaha, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan terhadap debitur serta program pendampingan lainnya. Belajar dari kasus Ibu Anggrek, ketidakmampuan dalam mengelola usaha khususnya usaha yang baru dirintis sangatlah berbahaya. Program pendampingan ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah terhambatnya usaha dan mendorong para usaha mikro untuk naik kelas ke skala usaha yang lebih besar.

Kriteria agar mendapatkan Pembiayaan UMi

Bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan UMi, dapat mandatangi kantor-kantor penyalur atau lembaga linkage terdekat. Penyalur yang dimaksud merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini BLU PIP untuk menyalurkan pembiayaan UMi kepada para debitur. Penyalur tersebut antara lain PT Pegadaian, PT Bahana Artha Ventura dan PT Permodalan Nasional Madani. Sedangkan lembaga linkage merupakan LKBB yang menjadi mitra kerja penyalur dalam menyalurkan pembiayaan UMi seperti koperasi. Tapi, sebelum mendatangi kantor-kantor penyalur tersebut, pastikan bahwa calon debitur telah memenuhi kriteria untuk mengajukan pembiayaan UMi ya. Adapun kriterianya, yakni :

• Tidak sedang dibiayai oleh kredit program Pemerintah di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah yang tercatat dalam SIKP;dan
• Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik.

Cukup mudah bukan persyaratannya? Andai saja Ibu Anggrek sudah lebih dulu berkenalan dengan pembiayaan UMi, saya yakin tak akan pernah terbesit dipikirannya untuk menjual ginjalnya demi melunasi utang. Ayo kita move on dari rentenir!

Untuk informasi lebih lanjut, dapat dilihat melalui pip.kemenkeu.go.id.  

#PIPUMi #UMiUntukNegeri

Referensi :